KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA DI DUNIA
KERJASAMA INDONESIA DAN
MALAYSIA
Diberitakan bahwa negara Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU kerja
sama di bidang pertanian membahas ketahanan pangan.
Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan
Industri Berbasis Pertanian Malaysia menandatangani MoU kerja sama di Kuala
Lumpur.
Tujuan kerja sama itu untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan
kerja sama bilateral antara dua negara berbasiskan saling menguntungkan di bidang
makanan, hortikultura, peternakan, agrobisnis, dan bidang lainnya yang
disetujui kedua belah pihak. Indonesia dan Malaysia memandang perlunya
peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk
kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan
Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).
Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi
diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua
negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi
pengangguran yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara
sepakat tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi
juga di bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun
pengembangan sumber energi dari kepala sawit (bio-energy).
Dalam konteks investasi Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi
yang lebih baik menyangkut kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih
kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga kerja, sehingga investasi
bisa berjalan dengan baik.
Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua
pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di bidang
ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan secara lebih
baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah kerjasama di bidang
ketenagakerjaan tersebut.
Kerjasama itu sendiri, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti di tingkat
menteri dan organisasi-organisasi pemerintahan termasuk diantara kalangan dunia
usaha baik swasta maupun milik negara. Kedua belah pihak, menurut dia,
telah menunjukkan kesungguhan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah
terbentuk, baik antara dua pemerintahan maupun antara kalangan dunia usaha.
KERJASAMA INDONESIA
DAN SINGAPURA
Indonesia dan Singapura sepakat membentuk enam kelompok kerja atauWorking
Groupguna meningkatkan kerja sama ekonomi di antara kedua negara.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Leaders` Retreat selama
tiga jam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien
Loong di Botanic Garden, Singapura, Senin.
Pada konferensi pers di Hotel Shangrila, Singapura, Senin malam, Presiden
Yudhoyono mengatakan, keenam kelompok kerja itu mencakup peningkatan kerjasama
di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, untuk peningkatan investasi, peningkatan
kerja sama bidang transportasi udara, peningkatan kerjasama pariwisata,
kerjasama di bidang tenaga kerja serta kerjasama di bidang bisnis pertanian.
“Belajar dari pengalaman masa lalu, kami sepakat kerjasama ke depan setiap
saat bisa diukur sekaligus bisa diidentifikasi masalah, hambatan. Oleh karena
itu kami sepakat telah dibentuk enam working group yang akan menjalankan
kerjasama di bidang ekonomi,” tutur Presiden.
Enam kelompok kerja tersebut akan berada di bawah koordinasi Menteri
Perekonomian Hatta Radjasa, sedangkan masing-masing kelompok akan diketuai oleh
menteri teknis terkait yang akan melapor secara berkala kepada pemimpin negara
masing-masing.
Kelompok-kelompok kerja dibentuk guna mencari peluang kerjasama saling
menguntungkan itu, menurut Presiden, akan melibatkan daerah karena Singapura
tidak hanya berminat berinvestasi di Jakarta tetapi juga ingin berkontribusi
pada perkembangan ekonomi di provinsi Indonesia lainnya.
KERJASAMA INDONESIA DAN THAILAND
Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang
pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan,
pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian. Kesepakatan itu
dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono
dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat
siang. Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building
(gedung pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Menurut informasi
Departemen Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota
kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian;
pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan
penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan
dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian
kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian
Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing
negara.
Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan
perbaikan kerjasama, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat
rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut.
MoU yang ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan
tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang
kerjasama ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation)
yang ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok. MoU juga merupakan tindak
lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural
Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari
1984 dan 23 April 1996. Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM
Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan
bilateral.
Delegasi yang dipimpin Presiden dalam pertemuan bilateral itu antara lain
terdiri dari Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri
Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi
Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti
Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang, serta Dirjen Asia Pasifik dan
Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto.
Khusus untuk kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, Presiden
mengatakan Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari keberadaan kawasan
khusus tersebut karena luas wilayah Singapura tak akan bertambah dengan
industrinya semakin maju.
Karena itu, kawasan sekitar Singapura seperti Batam, Bintan, dan Karimun,
dapat meraih keuntungan dari kondisi tersebut.
Presiden mengatakan kerjasama erat dengan Singapura juga diharapkan
meningkat dalam bidang pariwisata dan transportasi udara, khususnya menjelang
kebijakan ASEAN Open Sky pada 2015.
Sementara dalam bidang tenaga kerja, Indonesia berharap agar tenaga kerja
terampil atau kaum profesional semakin mendapatkan tempat dalam pasar tenaga
kerja Singapura.
Untuk bidang agribisnis, Presiden menjelaskan, Indonesia sampai saat ini
masih sedikit berkontribusi dalam konsumsi sayur mayur dan buah-buahan
Singapura.
Sebelum 2014, Kepala Negara mengatakan, Indonesia menargetkan menguasai
hingga 30 persen pasar sayur mayur dan buah-buahan Singapura.
Di luar kelompok kerja bidang ekonomi, Indonesia dan Singapura membentuk
satu kelompok kerja lagi untuk koordinasi kerjasama ancaman terorisme di
kawasan.
“Working Group masalah `combating terorism` ini sudah berjalan dan kita
ingin lebih efektif lagi dilakukan,” ujar Presiden.
Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong dilakukan dalam
suasana santai yang lepas dari suasana kaku keprotokoleran. Sebelum melakukan
pembicaraan bilateral, kedua pemimpin makan siang bersama di sebuah restoran di
tengah Botanic Garden yang rimbun.
Presiden menegaskan posisi penting Singapura sebagai mitra ekonomi yang
kuat dalam bidang investasi dan perdagangan.
Namun selain membahas masalah kerjasama ekonomi dan terorisme, kedua
pemimpin tidak membicarakan masalah lain seperti perjanjian ekstradisi dalam
pertemuan tersebut.
Volume perdagangan Indonesia-Singapura pada 2009 mencapai 25 miliar dolar
AS, tertinggi keempat setelah Amerika Serikat, Jepang, dan China. Sedangkan
investasi Singapura di Indonesia pada 2009 mencapai 4,5 miliar dolar AS atau
setara dengan Rp4,3 triliun.
KERJASAMA INDONESIA DAN
VIETNAM
Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh
tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan
dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan
penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka serta mengungkapkan saling
dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.
Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek
kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan
Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan
mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan
Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative
Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang
mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri
oleh penijau dari negara lain
Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia
II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki
akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh
yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik
poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan
dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan
Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya
menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri
Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah
satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat
Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk
mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.
KERJASAMA INDONESIA DAN
KAMBOJA
Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak
lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal.
Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di
tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas
dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu
contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand
berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara
tersebutSepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme,
Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan
perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan
permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan
menjadi bias dan terlalu terdispersi.
Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya
masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat
level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan
inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah
berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan.
Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif
permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand.
Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan
ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win
solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai
tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN
juga ikut campur untuk mendinginkan ketetgangan yang meningkat atara kedua
negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan yang
disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya,
mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa
mengontrol situasinyaBukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas
ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN
hanya sekedar forum talk shop.
Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya
tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan
agresifitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada
dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi.
Bahkan keupusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut
jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum
jelasOleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif
mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik
bilateral Kamboja-Thailand
Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang
tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya
negosiasi. Hubugan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah
payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN
sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya
penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang
bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB.
KERJASAMA INDONESIA DAN
REPUBLIK FILIPINA
Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina mencapai kesepakatan
kerjasama empat agenda yang menonjol, yakni masalah keamanan, politik, ekonomi,
serta pendidikan dan latihan, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada
wartawan di Manila, Selasa malam, tentang hasil kunjungan resminya sejak Senin
(20/06).
Dalam masalah keamanan, Yudhoyono menceritakan bahwa dirinya bersama
Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo sepakat meningkatkan kerjasama dalam
menghadapi kejahatan transnasional, ancaman keamanan non tradisional termasuk
terorisme, penyelundupan barang dan jasa, penyelundupan manusia, perdagangan
gelap, narkotika, penyanderaan, gerakan terorisme regional.
"Perlu kerjasama yang baik untuk pengawasan, pengamatan, dan
pengamanannya, yaitu wilayah timur laut Indonesia, bagian utara dan timur
Kalimantan, utara Sulawesi, utara Maluku, dan langsung perbatasan dengan
Filipina bagian selatan. Kita menyadari bahwa penyanderaan ataupun kegiatan
kejahatan transnasional sangat potensial di wilayah itu," kata Kepala
Negara.
Presiden menyebutkan, penyanderaan tiga WNI oleh elemen garis keras di
Filipina menunjukkan bahwa wilayah ini rawan. Disepakati kerjasama ini
dilakukan lebih konkret.
Dalam kerjasama keamanan, katanya, juga disepakati peningkatan kerjasama
kepolisian, intelijen, militer, imigrasi, maupun kepabeanan, dengan saling
menukar informasi, komunikasi, dan konsultasi.
Yudhoyono mengatakan dalam bulan Oktober 2005 akan ada pembicaraan soal
keamanan antara Indonesia dan Filipina yang akan merumuskan peningkatakan
kerjasama yang lebih konkret, sehingga kedua negara dapat mengontrol
wilayah-wilayah rawan untuk kepentingan bersama.
"Bukan hanya untuk Indonesia dan Filipina saja, tetapi juga dengan
Malaysia dan anggota ASEAN lainnya," kata Presiden.
Di bidang ekonomi, pembicaraan dengan Arroyo dan dalam pertemuan dengan
pengurus Kadin Filipina serta pertemuan dengan Philippine-Indonesia Business
Council disepakati peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi kedua
negara,
Yudhoyono menyebutkan dari pertemuan tersebut dibahas kerjasama energi,
karena ada perusahan Filipina yang ingin beli gas alam cair (LNG) dari
Indonesia. Selain itu ada peluang kerjasama agrobisnis dan perikanan, serta
penerbangan, atau bidang lain yang diminati kedua negara.
Dibahas pula kerjasama pengembangan kawasan bersama Brunei Darussalam,
Malaysia, Indonesai, Filipina, yang telah dibicarakan dalam KTT ASEAN di Laos
beberapa waktu lalu antara Presiden Yudhoyono, Sulten Hasanal Bolkiah dari
Brunei Darussalam, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, dan Presiden Filipina
Gloria Macapagal Arroyo.
"Saya menyarankan, dan mendapatkan tanggapan positif dari Arroyo agar
dunia usaha di empat negara itu lebih sering melaksanakan komunikasi untuk
memformulasikan bagaiman konsep pengembangan kawasan dari segi ekonomi yang
tentunya bila dapat dirumuskan keempat negara, maka kita akan mempercepat
pengembangan kawasan," katanya.
Ia menambahkan, apabila sudah ada konsep, program atau agenda yang konkret,
maka kewajiban pemerintah memberikan dorongan dan bantuan, agar pengembangan
kawasan bersama itu betul-betul dapat terwujud, karena hal itu merupakan bagian
kerjasama ekonomi dalam arti yang luas.
Sementara di kerjasama bidang politik, khususnya kerjasama kawasan dan
internasional, menurut Yudhoyono, dibahas bersama Arroyo untuk meningkatkan
komunikasi dan konsultasi di antara intra ASEAN, ASEAN plus 3 (Australia,
India, dan Selandia Baru), serta ASEAN plus dialog dengan negara-negara kawasan
di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina.
Selain itu, Yudhoyono dan Arroyo juga membicarakan soal reformasi PBB yang
akan dibahas lebih lanjut dalam forum sidang PBB bulan September 2005 di New
York, AS.
Sedangkan dalam bidang pendidikan dan latihan, difokuskan pada kerjasama
pengembangan balai latihan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia
(TKI), khususnya tenaga kerja wanita (TKW) agar lebih kompetitif dan
mendapatkan perlindungan yang baik selama bekerja di luar negeri.
Presiden dalam kunjungannya ke Filipina antara lain mengunjungi Balai
Latihan Kerja TESDA (Technical Education and Skills Development Authority) yang
merupakan lembaga untuk mempersiapkan seluruh tenaga kerja Filipina guna siap
memasuki lapangan kerja.
Selain itu, Yudhoyono juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah
Filipina yang akan membantu sekitar 8.000 warganegara Indonesia yang tidak
memiliki dokumen (undocumented) jelas yang tinggal di Filipina Selatan.
Kuasa Usaha Ad Interim di Manila, Sanusi, menyebutkan bahwa dari sekitar
10.400 WNI di Filipina, 8.000 orang di antaranya tidak memiliki dokumen dan
mereka tinggal di Filipina Selatan sebagai petani atau nelayan.
Pemerintah Indonesia, katanya, juga berharap Filipina dapat menyelesaikan
konflik dengan Front Pembebasan Islam Moro (The Moro Islam Liberation Front) di
Mindanao dapat berlangsung secara damai, dengan difasilitasi oleh Indonesia dan
Malaysia, sehingga baik untuk semua, baik untuk Filipina, kawasan, dan
kemanusiaan.
"Itulah hal-hal penting yang dapat kita capai," kata Yudhoyono
mengakhiri penjelasannya.
Presiden dan rombongan dijadwalkan meninggalkan Manila pada Rabu pagi
sekitar pukul 09.00 waktu setempat (08.00 WIB) untuk kembali ke tanah air dan
langsung menuju Pontianak, Kalimantan Barat, untuk memimpin rapat dengan kepala
daerah dan jajaran Muspida setempat hingga hari Kamis (23/06)
KERJASAMA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM
23 Maret 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima
kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam Pehin Datou Singamanteri
Kolonel (B) Dato Seri Paduka Hj. Mohammad Yasmin Bin Hj. Umar, Senin Pagi
(22/3) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Maksud kunjungannya dalam
rangka mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara
khususnya menjajaki kerjasama di bidang industri pertahanan.
Selain melakukan kunjungan ke Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga
berencana melakukan kunjungan kedua perusahaan industri pertahanan Indonesia
yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad di Bandung. Di PT. DI, Wamenhan
Brunei Darussalam akan meninjau pesawat milik Brunei Darussalam yang saat ini
sedang dalam perawatan. Sedangkan di PT. Pindad, Wamenhan Brunei Darussalam
akan melihat Panser APC produksi PT. Pindad.
Wamenhan Brunei Darussalam dalam kunjungan kepada Menhan RI menyampaikan,
bahwa rencana kunjungannya ke Industri Pertahanan Indonesia adalah dalam rangka
menjajaki dan mendalami lebih lanjut kemungkinan kerjasama Industri pertahanan
kedua negara sekaligus mendukung pengaktifan kerjasama industri pertahanan di
kawasan ASEAN.
Menanggapai hal tersebut, Menhan RI atas nama pemerintah Indonesia
menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah Brunei Darussalam
terkait kerjasama industri pertahanan. Hal tersebut menurutnya, akan semakin
mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Menhan RI lebih lanjut berharap, ada dukungan yang kuat dari Brunei
Darussalam sebagai salah satu negara sahabat agar industri pertahanan ini dapat
dikembangkan secara bersama-sama.
Terkait perjanjian kerja sama pertahanan kedua Negara atau Defence
Coperation Agreement (DCA), Menhan RI menyampaikan bahwa untuk DCA antara
Indonesia-Brunei Darussalam saat ini masih dalam proses ratifikasi di parlemen,
dan diharapkan dalam waktu dekat akan segera diratifikasi.
Menurut Menhan, DCA antara kedua negara sangat penting dalam rangka
memperkokoh hubungan kerja sama pertahanan, baik kerja sama di bidang latihan
kedua angkatan bersenjata, tukar menukar perwira, kerjasama industri
pertahanan, pendidikan maupun kerjasama di bidang lain.
Dalam kunjungannya ke Menhan RI tersebut, Wamenhan Brunei Darussalam
didampingi Dubes Kerajaan Brunei Darussalam Untuk Indonesia, Dato Paduka
Mahmud, Setiausaha Tetap I Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam, Dato
Paduka Hj. Mustappa Bin Hj. Sirat, dan Atase Pertahanan Brunei Darussalam, Kol.
Pangiran Hafiz. Sementara itu, Menhan RI didampingi oleh Wamenhan Letjen TNI
Sjafrie Sjamsoeddin, Dirjen Strahan Mayjen TNI, Syarifudin Tippe, S.IP, M. Si,
Karo Humas Brigjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil dan Karo TU Kemhan Laksma TNI
Agus Purwoto.
Usai diterima Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga diterima secara
khusus oleh Wamenhan RI di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut dibahas
lebih detail tentang mekanisme kerjasama industri pertahanan kedua negara dan
kerjasama teknis lainnya seperti kerjasama di bidang pendidikan dan kerjasama
lainnya di bidang pertahanan.
KERJA SAMA INDONESIA
DENGAN SRI LANKA
Indonesia jalin kerjasama dengan Sri Lanka untuk kembangkan
perdagangan produk laut, khususnya timun laut, rumput laut, fin fish dan ikan
hias untuk target pasar internasional. Selain melibatkan instansi pemerintah
yang relevan, implementasi kerjasama ini juga akan digerakkan oleh sektor
bisnis dan swasta. Kerjasama tersebut akan mencakup pelatihan, pertukaran ahli
dan usaha bersama.
Rencana kerjasama tersebut tertuang dalam Minutes of Meeting yang
ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Dr. Fadel
Muhammad dan Menteri Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Akuatik Sri Lanka,
Dr. Rajitha Senaratne di Colombo kemarin (27/01/2011). Minutes of Meeting akan
ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama pengembangan perikanan di bawah
Memorandum Saling Pengertian di antara kedua Kementerian tersebut.
Kerjasama ini dipandang sangat penting, mengingat Indonesia dan Sri Lanka
sama-sama negara maritim. Keduanya memiliki kesamaan kepentingan dalam
memastikan keberlangsungan sumber daya laut, khususnya Samudera India, melalui
budidaya hasil laut.
Melalui kerjasama tersebut, kedua negara akan berbagi pengetahuan mengenai
pengembangan budidaya hasil laut, terutama metode yang dapat memberikan nilai
tambah pada produk olahan. Indonesia dan Sri Lanka telah menjalin kerjasama
teknik yang baik sejak lama. Kerjasama di bidang perikanan ini akan mempererat
hubungan bilateral dan selanjutnya memberikan manfaat bagi masyarakat kedua
negara.
Demikian diungkapkan oleh Duta Besar RI untuk Sri Lanka dan Maladewa,
Djafar Husein usai mendampingi Menteri Fadel dalam penandatanganan Minutes of
Meeting dimaksud.
Ia menambahkan bahwa selain membahas rencana kerjasama dengan Kementerian
Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Akuatik Sri Lanka, Menteri Fadel juga
bertemu dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Sri Lanka, Hon. Basil Rajapaksa.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai berbagai aspek tentang peningkatan
kerjasama ekonomi kedua negara.
Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Delegasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Dr.
Fadel Muhammad ke Sri Lanka dan Maladewa pada 26-30 Januari 2011.
Kondisi ekonomi Sri Lanka mengalami peningkatan yang signifikan, terutama
dalam dua tahun terakhir ini, setelah Pemerintah Sri Lanka berhasil menuntaskan
konflik dengan Liberation Tigers of Tamil Eelam
KERJASAMA INDONESIA
DAN PAKISTAN
KBRI Islamabad dan Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry (RCCI)
komitmen untuk meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia-Pakistan melalui
berbagai upaya bersama KBRI Islamabad dan RCCI.
Upaya bersama yang akan dilakukan antara lain: mengupayakan
diselenggarakannya single country exhibition di Rawalpindi dan Indonesia;
mngupayakan kunjungan pengusaha Indonesia ke Rawalpindi; kerjasama pertukaran
informasi mengenai peluang bisnis dan investasi di kedua negara; penjajakan
investasi di Pakistan, utamanya di sektor batu bara.
Komitmen tersebut merupakan hasil pembicaraan antara Duta Besar RI untuk
Pakistan, Ishak Latuconsina, M.Sc dan jajaran pengurus RCCI pada kesempatan
courtesy call Duta Besar RI kepada jajaran pengurus RCCI di kantor RCCI,
(Kamis, 26/11).
Duta Besar RI untuk Pakistan menyampaikan ucapan terima kasih atas
kontribusi RCCI dalam menggalang para pengusaha dari Rawalpindi untuk ikut
serta dalam rombongan delegasi pengusha Pakistan ke Trade Expo Indonesia 2009
yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2009 di
Jakarta. Pada Trade Expo Indonesia 2009 tersebut, rombongan pengusaha Pakistan
merupakan delegasi ke-empat terbesar dari 43 negara yang hadir pada Expo
tersebut.
Duta Besar RI juga menyampaikan bahwa neraca perdagangan kedua negara masih
belum seimbang dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Duta Besar RI
mengharapkan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia – Pakistan
dapat dengan segera ditandatangani dalam waktu dekat karena hal tersebut dapat
membantu meningkatkan nilai perdagangan antara kedua negara.
Acting President RCCI menanggapi bahwa adalah harapannya untuk dapat
meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Pakistan. Acting
President RCCI juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Pakistan saat ini
sedang menuju ke arah yang lebih baik.
Rawalpindi merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan di Pakistan
yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian Pakistan secara
umum. (Sumber: KBRI Islamabad)
KERJASAMA INDONESIA
DAN INDIA
Indonesia sepakat untuk bekerja sama dengan India di sektor industri
tekstil dan diharapkan sudah membentuk badan resmi yang akan mewadahi rencana
kerja sama tersebut pada Agustus tahun ini.
“Kami akan menunjuk sebanyak tujuh orang pemimpin perusahaan di
masing-masing negara untuk bertemu dan membicarakan rencana untuk bergabung
mengembangkan industri tekstil,” kata Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat, dalam
acara pembukaan pameran perdagangan India bertajuk Made in India, di Jakarta,
Jumat (7/8).
Dia menjelaskan, Indonesia selama ini lebih banyak mengimpor produk
tekstil. Hal ini hendaknya bisa diminimalisasi dengan kerja sama yang akan
digalang bersama salah satu negara penghasil tekstil terbesar di dunia yaitu
India.
Hidayat menyatakan, nilai investasi yang akan ditanamkan belum dibicarakan
lebih lanjut, namun diharapkan pada pertengahan Agustus 2009 Indonesia dan
India sudah membentuk badan resmi yang akan mewadahi rencana kerja sama di
bidang tekstil ini.
“Mudah-mudahan akhir tahun 2009 telah ada kata sepakat antar pihak terkait
mengenai bentuk kerja sama dan nilai investasinya. Semua bisa berjalan lancar
asalkan pemerintah juga memberikan dukungannya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar India untuk Indonesia, Biren Nanda,
menyatakan harapannya agar Indonesia dan India dapat lebih mengembangkan kerja
sama, terutama di sektor perdagangan.
“Saya berharap kedua negara dapat membangun hubungan yang lebih erat lagi
melalui berbagai kerjasama bilateral dan agar perusahaan India bisa lebih
banyak lagi menamakan investasinya di Indonesia,” katanya.
Nanda mengatakan nilai perdagangan India-Indonesia mencapai 10 miliar dolar
AS pada 2008. Padahal angka tersebut adalah target perdagangan untuk 2010.
Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir telah terjadi gelombang
investasi baru oleh pengusaha India di Indonesia yang berkonsentrasi pada
sektor baja, otomotif, perbankan dan sumber daya alam.
Hingga saat ini tercatat ada empat perusahaan tekstil besar yang beroperasi
di Indonesia, dua perusahaan di bidang besi dan baja, dua perusahaan di sektor
otomotif dan dua lagi di sektor keuangan.
Selain itu, ada pula beberapa perusahaan India yang aktif dalam sektor
pertambangan dan dua perusahaan India yang mendapat izin eksplorasi untuk
pertambangan gas di Sumatera.
KERJASAMA INDONESIA DAN
CHINA
Shanghai - Sektor usaha Indonesia dan China sepaham untuk
menjalin enam kerjasama bidang energi dan pertambangan menyusul penandatanganan
nota kesepahaman sejumlah pelaku bisnis Indonesia dan China dalam forum bisnis
di Shanghai, China, Senin, dan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Keenam kerjasama bidang energi dan pertambangan itu adalah penunjukan
Shanghai Know-How Marine Equipment sebagai distributor pelumas Marine
Pertamina.
Wilayah distribusi pelumas itu adalah China dengan nilai penjualan sebesar
600 ribu dolar AS per tahun. Kedua pihak mematok target penjualan sebesar 1.500
dolar AS pada tahun kedua.
Kerjasama kedua adalah pengelolaan proyek Madura Strait PSC, yaitu proyek
blok gas yang terletak di selat Madura. Kerjasama itu melibatkan tiga
perusahaan, yaitu Samudera Energy, CNOOC Limited, dan Husky Oil.
Kemudian PT Aneka Tambang menggandeng Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd untuk
melakukan proyek eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan bauksit.
Selain itu, Jinchuan Group Ltd berniat untuk berinvestasi di Indonesia
dengan nilai mencapai dua miliar dolar AS guna membangun pabrik nikel di
Sulawesi Tenggara. Perusahaan China itu akan menggandeng PT Barong Baragas
Energy.
Kerjasama berikutnya adalah pembangunan pembangkit listrik dan eksploitasi
nikel senilai 700 juta dolar AS antara PT Bumi Makmur Selaras dan Hanking
Industrial Group.
Kerjasama eksploitasi nikel juga dikerjakan oleh PT Indonesia Mitra Jaya
dan Super Power International Holding Ltd. Kedua perusahaan itu sepakat untuk
mengolah nikel di daerah Pulau Seram.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang hadir dalam acara
penandatanganan nota kesepahaman tersebut mengatakan, kerjasama dengan China
akan menguntungkan Indonesia.
Menurut dia, kerjasama dengan negeri tirai bambu itu membuka peluang bagi
Indonesia untuk melakukan transfer teknologi sekaligus meningkatkan nilai jual
produk dalam negeri.
Mari Elka menegaskan, yang terpenting dalam sebuah kerjasama adalah
kesetaraan. Dengan kesetaraan, Mari yakin kedua pihak akan sama-sama mendapat
keuntungan.
Panandatanganan enam nota kesepahaman kerjasama bidang energi dan
pertambangan itu adalah bagian dari penandatanganan 27 nota kesepahaman dalam
berbagai bidang antara Indonesia dan China.
Kerjasma lainnya adalah dalam bidang pertanian, seperti pengembangan benih
hibrida, bioteknologi sayuran, dan riset hortikultura.
Kemudian kerjasama di bidang infrastruktur, misalnya pembangunan jembatan
dan serat optik. Selain itu, juga ada kerjasama dalam bidang perikanan dan
kebudayaan, khususnya film animasi.
Forum bisnis yang digelar di China Hall, Pudong Shangri-La Hotel, Shanghai,
itu diikuti oleh sedikitnya 500 pengusaha dari Indonesia dan China.
Forum bisnis itu terselenggara atas kerjasama Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Beijing, China, dan Dewan Promosi Perdagangan Internasional China
(CCPIT).
KERJASAMA INDONESIA DAN INGGRIS
Hubungan Indonesia Inggris diawali oleh adanya ekspansi yang dilakukan
negara-negara Eropa terhadap wilayah Asia Tenggara. Pada waktu itu, para pelaut
Inggris berniat mengambil rempah-rempah, emas, hasil pertanian, dan komoditas
lainnya. Eropa sangat tertarik akan rempah-rempah sehingga mereka memang
bertujuan untuk menguasai berbagai wilayah di Asia Tenggara yang terkenal kaya
akan komoditas tersebut. Namun, sebelum Inggris melakukannya, Belanda ternyata
sudah lebih dulu berhasil menaklukkan Indonesia. VOC membuat pengaturan di
bidang ekonomi dan menjual banyak hasil sumber daya alam di nusantara ke
wilayah Eropa.
Meskipun demikian, Inggris berhasil menaklukkan Singapura, Malasia, serta
Australia. Bung Karno sangat menentang sistem pemerintahan yang dianut oleh
Inggris sehingga ketika Inggris berkelompok dengan tentara sekutu, hubungan
antara Indonesia dan Inggris mulai bergejolak.
Ketika Jepang menyerah di Indonesia, pasukan sekutu yang disertai oleh
Belanda mendatangi Indonesia melalui jalur Surabaya dengan maksud mengendalikan
keamanan di Indonesia. Namun, timbul kecurigaan di pihak masyarakat Indonesia
bahwa Belanda memiliki niat buruk untuk kembali menjajah Indonesia sehingga
timbullah perang antaraIndonesia Inggris karena milis sipil
Indonesia tidak menghiraukan perintah Inggris. Namun, pada kala itu, Indonesia
berhasil memegang kendali dan mengatur strategi sehingga Brigadir Jendral AWS
Mallaby tewas. Namun, hubungan Indonesia Inggris tidak hanya sebatas pada
peperangan itu saja. Di masa pemerintahan Soeharto, Indonesia menjalin
kerjasama yang baik dengan Inggris dan beberapa negara adidaya lainnya seperti
Amerika dan Jepang. Hubungan bilateral tersebut antara lain di bidang-bidang
berikut ini.
- Bidang Pendidikan
Indonesia Inggris memiliki hubungan kerjasama di bidang pendidikan, misalnya melalui
pertukaran pelajar. Beberapa mahasiswa dari Indonesia diberikan beasiswa oleh
pemerintah untuk mendapatkan pendidikan di negara Inggris. Inggris memang
terkenal memiliki kemajuan pesat dalam hal pendidikan, terutama pada
Universitas Oxford. Indonesia mengharapkan hal yang sama terjadi di dalam
negeri dengan mengadakan kerjasama,
- Bidang Ekonomi
Inggris pun membutuhkan negara Indonesia, terutama dalam hal migas.
Indonesia melakukan ekspor migas ke Inggris dan sebaliknya Inggris juga
melakukan ekspor bahan pangan seperti gandum.
- Olahraga
Indonesia Inggris juga melakukan kerjasama di bidang olahraga. Misalnya
saja badminton. Indonesia rutin mengikuti berbagai kompetisi yang diadakan di
Inggris, salah satunya yakni Turnamen All England. Cukup menarik, salah satu
pemain badminton Indonesia pernah mendapat kemenangan pada turnamen tersebut
yang bernama Rudi Hartono. Selain badminton, kerjasama di bidang olahraga juga
meliputi sepak bola. Baik Indonesia maupun Inggris, keduanya adalah
peminat besar terhadap sepak bola. Namun, perbedaan jelas terlihat dari segi
kualitas. Kualitas dari pemain Inggris sangat patut diteladani. Kompetisi yang
berlangsung antar pemain Inggris juga cukup profesional dan berdisiplin.
Bahkan, penonton ikut menambah suasana nyaman karena jauh dari kericuhan.
Memang, persamaan antara Indonesia Inggris masih
sangat jauh. Namun, kita tentu berharap dengan adanya hubungan kerjasama yang
semakin baik membuahkan hasil positif terhadap kemajuan negara Indonesia dalam
banyak bidang, yang salah satunya adalah olahraga sepak bola. Masyarakat dan
pemerintah harus bekerjasama meningkatkan kualitas Indonesia dari setiap segi.
KERJASAMA INDONESIA DAN JEPANG
Perdagangan
Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar
dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6
milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah
US$ 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari
Indonesia (tahun 2007)
Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah
a.l. minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp,
tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dll. Di lain pihak,
barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang,
produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik,
mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil.
Investasi
Investasi langsung swasta dari
Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami
perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997,
kini belumlah pulih sepenuhnya, namun Jepang tetap menempati kedudukan penting
di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia.
Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam kesuluruhannya.
Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam kesuluruhannya.
Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia
(sumber: JETRO). Perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32
ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan
kerja nomor 1 di Indonesia (sumber: BKPM).
Kerjasama Ekonomi
Indonesia merupakan negara penerima
ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar dari Jepang (berdasarkan
realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US$1.22 milyar, yaitu + 17%
dari seluruh ODA yang diberikan Jepang)
Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 adalah :
|
Pinjaman Yen
|
: 125.2 milyar Yen
|
Bantuan hibah
|
: 5.4 milyar Yen
(berdasarkan pertukaran Nota-nota) |
|
Kerjasama teknik
|
: 7.8 miliar Yen
(berdasarkan realisasi pembiayaan JICA) |
Lain-lain
1. Setelah
mulainya pemerintahan Yudhoyono, telah dibentuk forum Investasi bersama tingkat
tinggi pemerintah-swasta antara Jepang dan Indonesia.
2. Berdasarkan
saran dan dialog yang sejak dulu diadakan antara Japan Club dan pemerintah
Indonesia, pada bulan Juni 2005 pada kesempatan kunjungan Presiden Yudhoyono ke
Jepang, telah berhasil disetujui SIAP, yaitu rencana strategis investasi yang
meliputi 5 pokok, yaiitu masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur dan
daya saing.
3. Perundingan
resmi “Economic Partnersip Agreement antara Indonesia dan Jepang (EPA)”
disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY
berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005, setelah itu Presiden
SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Mr.Abe menandatangani surat persetujuan
EPA pada tgl 20 Agustus 2007. Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai
diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan
investasi antara kedua Negara dapat meningkat dan semakin berkembang