URAIAN
1. Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban
warga negara?
2. Hak warga negara Indonesia meliputi hak
konstitusional dan hak hukum. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak konstitusional
dan hak hukum!
3. Apa yang membedakan kewajiban asasi dengan kewajiban
warga negara?
4. Mengapa hak dan kewajiban merupakan hal yang saling
berkaitan?
5. Nilai-nilai pancasila dibagi menjadi 3, salah
satunya adalah nilai dasar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai dasar!
6. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban
setiap negara?
7. Sebutkan kewajiban warga negara yang terdapat pada
sila Persatuan Indonesia!
8. Sebutkan 4 faktor penyebab terjadinya pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban negara!
9. Mengapa sikap egois atau terlalu mementingkan diri
sendiri dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
negara?
10. Dalam Pasal 26 terdapat jaminan hak warga negara
yaitu.......
11. Beberapa jenis hak dan kewajiban warga negara diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945, salah satunya dalam Pasal 34. Sebutkan hak-hak yang
diatur dalam Pasal 34!
12. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan jaminan hak
warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan
kemakmuran. Sebutkan isi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945!
13. Sebutkan sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam
sila ke-2 Pancasila!
14. Sebutkan sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam
sila ke-5 Pancasila!
15. Berilah contoh pelanggaran hak cipta!
16. Berilah contoh kasus pelanggaran hak warga negara
yang terjadi di Indonesia (minimal 3)!
17. Berilah contoh kasus pengingkaran kewajiban warga
negara yang terjadi di Indonesia (minimal 4)!
18. Di era sekarang, banyak sekali kasus pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di negara Indonesia, oleh
karena itu diperlukan upaya pencegahan untuk mengatasi kasus tersebut. Sebutkan
upaya mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!
19. Sebutkan lembaga- lembaga selain lembaga tinggi
negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara!
20. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga
menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh
lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum.
Sebutkan lembaga- lembaga negara tersebut!
KUNCI JAWABAN
1. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat
dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.
Kewajiban warga negara adalah tindakan atau
perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak Konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di
dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Hak hukum adalah hak yang timbul berdasarkan jaminan
undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
3. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan
yang dimiliki oleh orang tersebut, sedangkan kewajiban warga negara dibatasi
oleh status kewarganegaraan seseorang.
4. Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan
karena keduanya memiliki kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang
mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Selain itu, hak yang didapatkan
seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain.
5. Nilai dasar baerkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai katuhanan,
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
Nilai- nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga didalamnya tarkandung
cita- cita, tujuan, serta nilai- nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai
ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.
6. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-
nilai yang terkandung didalamnya. Nilai- nilai Pancasila dapat dikategorikan
menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga
nilai tersebut secara tidak langsung ataupun langsung mengatur hak dan
kewajiban warga negara.
7. Kewajiban warga negara yang terdapat pada sila
Persatuan Indonesia adalah:
Menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas
kepentingan pribadi atau golongan.
Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa
dan negara.
Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka
Tunggal Ika.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan
bangsa.
8. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban negara adalah:
·
Sikap egois atau
terlalu mementingkan diri sendiri.
·
Rendahnya
kesadaran berbangsa dan bernegara.
·
Sikap tidak
toleran.
·
Penyalahgunaan
kekuasaan.
·
Ketidaktegasan
aparat penegak hukum.
·
Penyalahgunaan
teknologi.
9. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara
karena sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara
kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan
menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya
tersebut dapat melanggar hak orang lain.
10. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk
mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara
semena-mena.
11. Hak-hak yang diatur dalam Pasal 34 UUD NRI 1945
yaitu memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan
sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan
jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.
12. Isi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
1)
Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2)
Cabang- cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
3)
Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4)
Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
5)
Ketentuan lebih
lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
13. Sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam sila ke-2
Pancasila, yaitu:
·
Mengakui
persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia
·
Saling mencintai
sesama manusia.
·
Tenggang rasa
kepada orang lain.
·
Tidak
semena-mena kepada orang lain.
·
Menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
·
Berani membela
kebenaran dan keadilan.
·
Hormat-menghormati
dan bekerja sama dengan bangsa lain.
14. Sebutkan sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam
sila ke-5 Pancasila, yaitu:
§ Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
§ Menghormati hak-hak orang lain
§ Suka memberi pertolongan kepada orang lain
§ Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
§ Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah
§ Rela bekerja keras
§ Menghargai hasil karya orang lain
15. Contoh pelanggaran hak cipta yaitu peredaran
VCD/DVD, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya.
16. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang
terjadi di Indonesia, yaitu:
Ø Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran
di negara kita masih cuku tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Ø Pelanggran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD
bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya.
Ø Angka putus sekolah yang cukup tinggi
mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan”
Ø Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia
seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Padahal,
Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.
17. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara
yang terjadi di Indonesia, yaitu:
§ Membuang sampah sembarangan.
§ Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak
memakai helm.
§ Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret
bangunan milik umum.
§ Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak
bumi dan bangunan.
§ Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.
18. Upaya mengatasi kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu:
a)
Supremasi hukum
dan demokrasi harus ditegakkan.
b)
Mengoptimalkan
peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam
penegakan hak dan kewajiban warga negara.
c)
Meningkatkan
kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
d)
Meningkatkan
pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya
penegakan hak dan kewajiban warga negara.
e)
Meningkatkan
profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
19. Lembaga- lembaga selain lembaga tinggi negara yang
berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, yaitu:
ü Komisi Peberantasan Korupsi (KPK)
ü Lembaga Ombudsman Republik Indonesia
ü Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
ü Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
ü Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)
20. Lembaga- lembaga negara yang menangani kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu:
Kepolisian
melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran
terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Selain itu, kepolisian
juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu
lintas.
Tentara Nasional
Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan
gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dll.
Komisi
Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan
penyalahgunaan keuangan negara.
Lembaga
peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara.
