Contoh Soal PKN kelas 12 beserta jawabannya

URAIAN

1.      Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara?

2.      Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak konstitusional dan hak hukum!

3.      Apa yang membedakan kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara?

4.      Mengapa hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan?

5.      Nilai-nilai pancasila dibagi menjadi 3, salah satunya adalah nilai dasar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai dasar!

6.      Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap negara?

7.      Sebutkan kewajiban warga negara yang terdapat pada sila Persatuan Indonesia!

8.      Sebutkan 4 faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara!

9.      Mengapa sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara?

10.  Dalam Pasal 26 terdapat jaminan hak warga negara yaitu.......

11.  Beberapa jenis hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, salah satunya dalam Pasal 34. Sebutkan hak-hak yang diatur dalam Pasal 34!

12.  Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Sebutkan isi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945!

13.  Sebutkan sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam sila ke-2 Pancasila!

14.  Sebutkan sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam sila ke-5 Pancasila!

15.  Berilah contoh pelanggaran hak cipta!

16.  Berilah contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia (minimal 3)!

17.  Berilah contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia (minimal 4)!

18.  Di era sekarang, banyak sekali kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di negara Indonesia, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan untuk mengatasi kasus tersebut. Sebutkan upaya mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!

19.  Sebutkan lembaga- lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara!

20.  Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Sebutkan lembaga- lembaga negara tersebut!

KUNCI JAWABAN

1.      Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.

Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.      Hak Konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Hak hukum adalah hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

3.      Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut, sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang.

4.      Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan karena keduanya memiliki kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain.

5.      Nilai dasar baerkaitan dengan hakikat  kelima sila Pancasila, yaitu nilai katuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai- nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga didalamnya tarkandung cita- cita, tujuan, serta nilai- nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

6.      Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai- nilai yang terkandung didalamnya. Nilai- nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara tidak langsung ataupun langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara.

7.      Kewajiban warga negara yang terdapat pada sila Persatuan Indonesia adalah:

   Menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.

   Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

   Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.

   Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.

   Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

8.      Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara adalah:

·      Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

·      Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

·      Sikap tidak toleran.

·      Penyalahgunaan kekuasaan.

·      Ketidaktegasan aparat penegak hukum.

·      Penyalahgunaan teknologi.

9.      Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara karena sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

10.  Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena.

11.  Hak-hak yang diatur dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 yaitu memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

12.  Isi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1)   Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2)   Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3)   Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4)   Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

13.  Sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu:

·      Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia

·      Saling mencintai sesama manusia.

·      Tenggang rasa kepada orang lain.

·      Tidak semena-mena kepada orang lain.

·      Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

·      Berani membela kebenaran dan keadilan.

·      Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

14.  Sebutkan sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu:

§  Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

§  Menghormati hak-hak orang lain

§  Suka memberi pertolongan kepada orang lain

§  Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain

§  Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah

§  Rela bekerja keras

§  Menghargai hasil karya orang lain

15.  Contoh pelanggaran hak cipta yaitu peredaran VCD/DVD, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya.

16.  Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia, yaitu:

Ø Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cuku tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ø Pelanggran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya.

Ø Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

Ø Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Padahal, Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.

17.  Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia, yaitu:

§  Membuang sampah sembarangan.

§  Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm.

§  Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum.

§  Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan.

§  Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

18.  Upaya mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu:

a)    Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

b)   Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara.

c)    Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.

d)   Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

e)    Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

19.  Lembaga- lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, yaitu:

ü Komisi Peberantasan Korupsi (KPK)

ü Lembaga Ombudsman Republik Indonesia

ü Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

ü Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

ü Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

20.  Lembaga- lembaga negara yang menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu:

      Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

      Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dll.

      Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

      Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.